Minggu, 19 Juni 2011

DPRD Merasa Dikibuli Pemerintah

Waingapu, Terjadinya defisit APBD Sumba Timur tahun anggaran 2011 senilai hampir Rp 34 miliar mendulang kekecewaan kalangan DPRD.


Mereka merasa dikibuli pemerintah. Pasalnya, APBD Sumba Timur tahun anggaran 2011 sudah disahkan dalam sidang DPRD belum lama ini. “Apalagi, tidak ada koordinasi dari pemerintah terkait adanya defisit APBD Sumba Timur tahun anggaran 2011.

Tiba-tiba ada kebijakan penghematan anggaran sesuai instruksi presiden. Lalu bagaimana dengan program pembangunan yang sudah kita sepakati dan sahkan dalam APBD? Ini akibat ketidakprofesionalnya pimpinan dan staf di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Sumba Timur,” kata anggota Fraksi Partai Penegak Demokrasi Kebangsaan (F-PPDK) DPRD Sumba Timur, Arnold H Lalatana dalam sidang pembahasan defisit APBD Sumba Timur tahun anggaran 2011 di gedung DPRD, Selasa (14/6).

Selain sejumlah anggota dewan, sidang yang dipimpin Ketua DPRD Sumba Timur, Palulu P Ndima juga dihadiri seluruh pimpinan SKPD dan unit kerja se-Setda Sumba Timur termasuk mantan Plt Kepala Dinas PPKAD Sumba Timur, Yohanis Pama.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra (F-PG), Muhamad Zen Bunga. Zen Bunga juga mempertanyakan kebijakan penghematan anggaran ketika program pembangunan sedang berjalan.

“Ini juga akibat kurangnya tenaga akuntansi yang dimiliki Pemkab Sumba Timur. Untuk itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus memperhatikan hal ini ketika melakukan rekrutmen calon PNS. Harus dipikirkan tentang formasi tenaga akuntansi yang kemudian ditempatkan di Dinas PPKAD Sumba Timur,” papar mantan Kabag Sosial Setda Sumba Timur itu.

Sementara menurut Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, meski sudah terjadi defisit, tapi masih ada pelaku birokrasi di Sumba Timur yang tidak memiliki since off crisis. “Tadi masih ada sms ke saya yang menanyakan nama lengkap untuk tiket perjalanan dinas ke luar Sumba yakni ke Kalimantan. Disini saya tegaskan bahwa saya tidak akan ikut perjalanan dinas ke Kalimantan karena kondisi keuangan daerah kita sedang mengalami defisit,” tegasnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Anton Dida Djuka juga menyesalkan penghematan anggaran dilakukan pemerintah tanpa berkoordinasi dengan pemerintah. Sebabnya, untuk menghindari mosi tidak percaya rakyat terhadap pemerintah, maka perlu langkah-langkah strategis menutup defisit APBD Sumba Timur tahun anggaran 2011 itu.

“Untuk itu perlu penjelasan mantan Plt Kadis PPKAD Sumba Timur, Yohanis Pama. Bagaimana cara menghitungnya sehingga terjadi selisih yang begitu jauh atau defisit APBD Sumba Timur tahun anggaran 2011. Karena Bupati berhalangan, maka dalam kesempatan ini saya minta Sekda Sumba Timur membuat surat resmi pada DPRD terkait defisit APBD Sumba Timur tahun anggaran 2011 termasuk langkah-langkah yang diambil untuk menuntaskan masalah ini.

Saya juga heran SKPD-SKPD yang ada di lingkup Pemkab Sumba Timur selalu terlambat menyusun DPA. Apa kendalanya sehingga program pembangunan baru dimulai pada bulan Juni. Lalu apa yang dikerjakan dalam hitungan bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu,” imbuhnya.

Yohanis Pama dalam penjelasannya mengaku, terjadinya defisit APBD Sumba Timur tahun anggaran 2011 dikarenakan pihaknya terlampau tinggi menargetkan penerimaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. “Awalnya ada pemberitahuan bahwa akan turun dana pusat sebesar Rp 39 miliar, tapi ujungnya tidak ada realisasi.

Tapi kita sudah menemukan solusinya antara lain melalui pemangkasan biaya makan minum. Kita juga mengurangi yang namanya belanja ATK dan perjalan dinas,” ujarnya. (jun)

Sumber : http://www.timorexpress.com/

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terimakasih telah memberikan komentar